Melihat Dengan Kacamata Berbeda……

Posts tagged “Indonesia

IR SUKARNO, NAMAMU TIADA AKAN MATI


soe5 Soekarno bukanlah orang yang sibuk oleh ‘teori-teori agama’, namun beliau bisa spontan menangis sedih ketika melihat bangunan masjid di Leningrad-Rusia (sekarang namanya St Petersburg) hanya difungsikan sebagai gudang. Dunia mungkin bertanya-tanya, lobi-lobi apa yang dilakukan Soekarno sehingga pemimpin Uni Sovyet pada waktu itu, Nikita Kruschev, bersedia mengabulkan keinginan Soekarno untuk mengembalikan fungsi masjid di kota tersebut sebagai tempat ibadah, tanpa syarat! Dan jika anda berkesempatan untuk berkunjung ke St Petersburg, anda akan mengetahui betapa berterimakasihnya kaum Muslimin Rusia terhadap jasa-jasa Soekarno.

Soekarno adalah manusia pertama dalam sidang PBB yang berani secara lantang membacakan ayat Alquran yang berbicara tentang persamaan derajad sesama manusia, ketika beliau mengutip QS 49 (13) : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Boleh jadi pada saat itu pemimpin-pemimpin dunia Arab merasa tercoreng wajahnya, melihat seseorang dari negeri nun jauh disana-negeri dunia ketiga, ternyata lebih memiliki nyali untuk berbicara tentang ajaran yang diyakininya, dibandingkan mereka yang mengklaim ‘lebih dekat’ dengan ajaran Islam, namun negerinya sibuk berperang satu sama lain, dan para ulamanya sibuk memproduksi fatwa-fatwa halal dan haram.

Ketika dunia harus terbagi dan berkiblat ke salah satu blok penguasa dunia, yaitu Blok Barat (yang dipimpin AS) dan Blok Timur (yang dipimpin Uni Sovyet),Soekarno dengan berani mempelopori gerakan Non-Blok, mempersatukan bangsa-bangsa dunia di dalamnya, menyadarkan merekabuntuk tidak larut dalam permusuhan yang dikobarkan para imperialis, dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Ketika dunia kebingungan menentukan ideologi mana yang lebih baik, antara ideologi kapitalisme (yang dipelopori AS dan sekutunya) dan ideologi sosio-komunisme (yang dipelopori Uni Sovyet dan China), hanya satu orang di dunia ini yang penuh percaya diri menawarkan ‘ideologi alternatif’ yaitu Pancasila, yang banyak mengambil nilai-nilai ajaran Islam, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh bangsa-bangsa sedunia. Dialah Soekarno!

Tidak ada yang bisa mengelak dari fakta bahwa negeri-negeri Eropa yang kaya raya dan makmur saat ini sebagian besar adalah hasil dari merampok dan menjarah kekayaan negeri-negeri dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sebaliknya, tidak ada yang bisa mengelak bahwa telah lahir negeri-negeri dunia ketiga, yang sebelumnya terjajah selama berabad-abad oleh bangsa Eropa, telah mendapatkan kembali kehormatan dan jati dirinya sehingga berani memerdekakan diri, tidak lepas dari andil ‘provokasi’ Soekarno, seorang putra Nusantara!

Inilah salah satu manifestasi dari ajaran Islam yang bahkan oleh Alquran disebut-sebut sebagai perjuangan yang sangat berat, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan, sebagaimana disebutkan dalam QS 90(12-13) : “ Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) membebaskan budak (manusia) dari perbudakan “. Perbudakan tidak hanya ada di abad pertengahan, namun akan terus ada sepanjang waktu dalam berbagai dimensi kehidupan. Indonesia, yang (katanya) berpenduduk ‘Muslim’ terbesar di dunia ternyata belum berhasil memerdekakan manusia dari perbudakan. Nasib bangsa ini masih diperbudak oleh kepentingan elit politik penguasa negeri ini. Negeri kita yang katanya gemah ripah loh jinawi ini masih menjadi budak atas kepentingan asing, sehingga kekayaan alam milik kita secara terang-terangan dijarah dan dieksploitasi secara sistemik di depan mata kita sendiri, tanpa ada daya bagi kita untuk menghentikannya. Di negeri ini masih banyak ‘budak’ yang bekerja di bawah standar upah kerja minimum, sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar.


Pidato Bung Njoto – MARXISME: ILMU & AMALNYA


( Kuliah di depan Universitas Rakjat, Jember, Maret 1962 )

Membicarakan Sosialisme Indonesia berarti membicarakan hari depan Revolusi Indonesia. Manifesto Politik RI mengatakan dengan jelas; “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju ke kapitalisme, dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme… hari depan Revolusi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, atau … Sosialisme Indonesia”. Perumusan Manipol tentang hari depan revolusi ini hanya dapat dipahami dengan tepat, bila orang memahami dengan tepat pula apa itu kapitalisme, apa itu feodalisme, dan apa itu sosialisme. Hal ini perlu saya tekankan karena sampai sekarang masih terlalu banyak orang yang menyatakan dirinya: antikapitalisme, dan antifeodal, tetapi tidak tahu apa sesungguhnya kapitalisme itu, juga tidak tahu apa sesungguhnya feodalisme itu. Begitu pun terlalu sering masih orang-orang menamakan dirinya: prososialisme; tanpa mengetahui apa sosialisme yang sebenarnya itu.

Apa akibat dari ketidakjelasan soal-soal ini? Akibatnya bermacam-macam. Ada orang yang menganggap Uni Soviet misalnya imperialis: “imperialis merah”; dan RRT juga imperialis: “imperialis kuning”; padahal Uni Soviet dan RRT adalah jelas-jelas negara-negara yang bukan saja antiimperialis, tetapi sudah sosialis. Sebaliknya ada orang-orang yang menganggap, misalnya, Burma itu suatu negeri sosialis; hanya karena kaum sosialis pernah memegang pemerintahan di sana, padahal Burma itu, tidak beda dengan Indonesia. India dan banyak negeri lainnya, adalah negeri yang belum merdeka penuh dan masih setengah feodal. Perkara Burma ini belum seberapa. Ada malahan orang-orang yang mengira kerajaan Inggris itu negeri sosialis, juga karena yang memerintah di sana pernah Labour Party yang sering disebut sebagai partai sosialis itu. Lelucon ini jadinya tidak lucu lagi! Pertama, di manalah di dunia ada kerajaan yang sosialis! Jika kerajaan-kerajaan pada sosialis, Lenin dulu tak perlu repot-repot memimpin Revolusi 1917, sebab Rusia ketika itu toh sudah Rusia Tsar, Rusia kerajaan … lagipula agak sukar membayangkan bahwa seorang Elizabeth atau seorang Hirohito atau seorang Juliana bisa sosialis; … Nederland juga pernah diperintah oleh Partij van der Arbeid, Partai sosialis. Tetapi apakah dengan begitu Nederland jadi sosialis? Adalah pemerintah sosialis Nederland itu yang di tahun 1947 melancarkan perang kolonial terhadap kita!

Seratus limabelas tahun yang lalu Karl Marx dan Friedrich Engels menerangkan kepada kita supaya berhati-hati dengan sosialisme, sebab, demikian Marx dan Engels, selain “sosialisme proletar”, juga ada “sosialisme borjuis kecil”, “sosialisme borjuis” bahkan “sosialisme feudal”. Dengan pengalaman Inggris dan Nederland di atas maka kita harus menambahkan bahwa selain “sosialisme kerajaan” itu masih ada lagi “sosialisme kolonial”! Macam lain dari kekisruhan mengenai sosialisme adalah kenyataan bahwa ada orang-orang yang sendirinya seorang kapitalis tetapi memaklumkan diri ke mana-mana sebagai orang antikapitalis. Kalau ditanya, “Lha saudara ini apa?”, cepat-cepat dia menjawab: ”Saya kapitalis nonkapitalis” atau malahan, ada yang bengal dengan mengatakan:”Saya kapitalis marhaen”, “Saya kapitalis murba”, atau “Saya kapitalis jelata”. Sungguh kapitalis jenaka!

Ada kekisruhan macam lain lagi. Bulan yang lalu pernah saya lihat di Jember sini semboyan yang mengatakan seakan-akan;”ciri khusus landreform Indonesia adalah “nonkomunis” dan “antikapitalis”. Perkara ”nonkomunis” baiklah saya tidak beri komentar sekarang, karena komentar pun sebetulnya berkelebihan. Cobalah kita camkan: landreform adalah redistribusi atau pembagian kembali tanah dengan jalan memberikan milik individual kepada kaum tani. Inilah landreform yang tepat, dan landreform ini disokong selain oleh golongan-golongan lain, juga dan barangkali terutama oleh kaum komunis Indonesia. Jadi soal non-atau tidak nonkomunis tidak menjadi soal sama sekali. Sekarang, apakah landreform Indonesia itu benar harus antikapitalis? Dari persoalan ini jelas bahwa masih ada orang yang tak tahu bedanya kapitalisme dari feodalisme. Sasaran landreform adalah feodalisme, tuan-tuan tanah, dan bukan kapitalisme! Tentu bagi kita ada persoalan menghapuskan sama sekali konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah, tetapi yang dipersoalkan oleh Undang-undang Pokok Agraria adalah tanah-tanah kelebihan pada Tuan-tuan Tanah Bumiputera, Tuan-tuan Tanah Feodal. Presiden Sukarno menerangkan di dalam; “Djarek” (Djalannya Revolusi); bahwa landreform itu tujuannya; “mengakhiri pengisapan feudal secara berangsur-angsur”.

Kita lihatlah betapa kisruhnya soal-soal jadinya, jika pengertian-pengertian kapitalisme dan sosialisme tidak jelas. Ada yang setuju dengan “sosialisme ilmiah”, ada yang tidak menyetujuinya. Tetapi kita sudah sekali hidup dalam abad ilmu, abad atom dan nuklir, sputnik dan kapal ruang angkasa, dan bukan lagi dalam abad takhayul atau mistik. Kita menyuruh anak-anak kita pergi ke sekolah menuntut ilmu, tidakkah aneh jika bapak-bapaknya menghindari ilmu? Juga pengertian-pengertian harus ilmiah, termasuk pengertian-pengertian tentang kapitalisme, feodalisme dan sosialisme.

Untuk menyebarkan ilmu secara populer dan masal inilah saya kira salah satu tujuan utama UNRA (Universitas Rakyat). Benar UNRA bukan suatu institut universiter, tetapi mutu ilmiah akan tetap dijaga tinggi dalam UNRA dan tujuan mendekatkan ilmu kepada rakyat atau mendekatkan rakyat kepada ilmu, kiranya adalah suatu tujuan ilmiah yang serasi dengan denyut nadi jaman. Demikian pun tujuan meniadakan jurang antara teori dan praktek, terutama teori revolusioner dan praktek revolusioner. Apakah Sosialisme Indonesia itu dan bagaimana harusnya dia kita selenggarakan?

Saya ingin memulai dengan suatu logika yang sederhana tetapi keras: Sosialisme adalah Sosialisme. Juga ini bukannya tak ada gunanya saya tekankan, sebab ada yang mengartikan ;”Sosialisme Indonesia”; itu hanya dari sudut kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan, perlainan-perlainan, dan malahan pertentangan-pertentangan dengan “sosialisme-sosialisme lain”.; Pembela-pembela “sosialisme istimewa”; ini biasanya mengatakan: “Sosialisme Indonesia bukan Sosialisme Soviet, bukan Sosialisme Tiongkok, bukan Sosialisme Kuba”; Saya cuma khawatir jangan-jangan yang dimaksudkan oleh mereka adalah bahwa Sosialisme Indonesia itu bukan …Sosialisme!

Kekhususan Sosialisme Indonesia tentu saja ada, tetapi apakah ada kekhususan jika tak ada keumuman? Apakah ada yang khusus jika tak ada yang umum? Kita ambilkan misal ini: “Simin manusia khusus”; Tetapi setiap kita tahu bahwa tidak akan ada itu manusia Simin jika tak ada manusia. Lagipula, sekalipun Simin itu manusia khusus, tetapi dia toh manusia juga: kepalanya satu, tangannya dua, kakinya dua, melihat bukan dengan telinga melainkan dengan mata, berpikir bukan dengan punggung melainkan dengan otak, dsb. Sebab, sekiranya Simin itu berpikir tidak dengan otaknya, saya kira kita tidak akan berkata “Simin itu manusia khusus”, melainkan Simin itu manusia abnormal, atau bukan manusia sama sekali! Oleh sebab itu Sosialisme adalah Sosialisme, Sosialisme Indonesia adalah Sosialisme Indonesia; dia bercorak Indonesia, tetapi dia Sosialisme.

E. Utrech S.H., ketika sebagai sesama anggota Dewan Pertimbangan Agung bersama-sama saya mengadakan indoktrinasi Manipol ke Nusa Tenggara, merumuskan soalnya sebagai berikut:
”Sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang diindonesiakan, atau Indonesia
yang disosialiskan”; Saya kira perumusan sarjana ini bukan perumusan seorang profesor linglung, melainkan perumusan yang obyektif benar. Mari
yang terang, bahwa Sosialisme Indonesia adalah;”sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan rakyat Indonesia”. Kita perhatikanlah: “sosialisme yang disesuaikan…” dsb., tetapi yang disesuaikan itu adalah tetap sosialisme, dia harus tetap sosialisme. Saya ingin mengambil contoh yang lain: apa misalnya yang kita sebut lukisan Indonesia tentang gunung Himalaya? Saya kira, ini berarti sebuah lukisan gunung Himalaya yang dikerjakan oleh seorang pelukis Indonesia, dan yang menggunakan gaya Indonesia, pengolahan Indonesia, visi Indonesia. Tetapi saya kira seindonesia-indonesianya lukisan Himalaya, dia tidak boleh menyulap bentuk Himalaya hingga menjadi seperti gunung Argopuro atau Raung! Sosialisme adalah suatu susunan social atau sistem masyarakat yang berdasarkan pemilikan bersama atas alat-alat produksi. Saya minta perhatian: alat-alat produksi. Jadi, bukan atas meja-kursi, buku-buku, tempat tidur, sepeda, dan sebagainya. Dalam sosialisme proses produksi berlangsung secara sosial, demikian pun hasil-hasilnya dikenyam secara sosial. Ini berarti bahwa sosialisme itu bukan kapitalisme yang produksinya berlangsung social (kalau tidak ada kaum buruh yang banyak itu tidak akan ada produksi kapitalis!) tetapi hasil-hasilnya masuk ke kantong si kapitalis saja,jadi asosial.

Sosialisme tidak boleh disederhanakan menjadi “sama rata sama rasa”, di mana orang yang bekerja berhak makan dan orang yang tidak bekerja juga berhak makan, atau di mana si rajin mendapat persis sama dengan si malas. Sebaliknya, dalam sosialisme hanya yang bekerjalah yang berhak makan, sedang yang tidak bekerja tidak berhak atas makan. Begitu pun, si malas tak akan mendapat sebanyak si rajin. Kian rajin akan kian banyaklah pendapatannya.

Seperti dikatakan oleh Karl Marx: “Dalam sosialisme manusia bekerja menurut kemampuannya dan mendapat menurut prestasi atau hasil kerjanya” Pendeknya, sosialisme adalah masyarakat tanpa exploitation de l’homme par l’homme, tanpa pengisapan oleh manusia atas manusia, seperti berulang-ulang dinyatakan oleh Bung Karno. Demikianlah sifat-sifat umum yang pokok dari sosialisme, juga dari Sosialisme Indonesia. Bung Aidit sudah pernah memperingatkan: janganlah ”Sosialisme Indonesia”; itu diartikan sosialisme;”yang begitu khususnya”, sehingga kata sifat “Indonesia”; menjadi berarti;”dengan pengisapan oleh manusia atas manusia”, sehingga “Sosialisme Indonesia”; berarti “sosialisme dengan pengisapan!”
Kalau ada “sosialisme dengan pengisapan”, pastilah dia bukan sosialisme sama sekali, pastilah dia bukan masyarakat yang adil dan makmur. Sebab, pengisapan itu bukan keadilan, dan dengan pengisapan tidak mungkin ada kemakmuran. Maksud saya kemakmuran buat semua, sebab, kemakmuran buat si pengisap tentu saja bisa.

Tamu-tamu dari Eropa, yang datang ke Asia dengan berkunjung dulu ke India, baru ke Indonesia, banyak yang mengatakan kepada saya:”Indonesia ini saya lihat relatif makmur”; “Makmur bagaimana?”;, Tanya saya. Jawabnya;”Dibandingkan dengan India” Memang, saya sendiri sudah tiga empat kali ke India. Orang mati menggeletak di pinggir jalan, yang di sini hanya terdapat di jaman fasisme Jepang dan yang sesudah Republik merdeka hampir-hampir tak pernah kita jumpai, di India sana masih gejala sehari-hari. Toh P.M.Jawaharlal Nehru menamakan India itu suatu “negeri sosialis”. Ketika saya tanya kepada teman India saya yang baik, Bupesh Gupta, “Sosialisme India itu sosialisme macam apa?”, teman saya itu menjawab, “sosialisme dengan kemiskinan”. Bahwa “sosialisme” itu tidak selalu sosialisme, dan bahwa ada macam “sosialisme”; yang sesungguhnya bukan sosialisme, juga bisa kita saksikan dari kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu di dunia Arab.

Presiden Gamal Abdel Nasser, seperti diketahui, secara pandai telah memasukkan Suriah ke dalam gabungan dengan Mesir, ke dalam “Republik Persatuan Arab”. Presiden Nasser memaklumkan bahwa RPA adalah negeri “sosialis”; yang berasaskan “sosialisme á la Arab”. Beberapa waktu kemudian, setelah rakyat Suriah, mulai buruhnya sampai burjuasinya, mengalami apa artinya berada di dalam RPA, mereka memilih kembali jalan menentukan nasib sendiri dengan merenggutkan diri dari Mesir dan mendirikan kembali Suriah merdeka. Republik Suriah ini kemudian memaklumkan “sosialisme”; juga: “sosialisme sejati”. Nah, kita lihatlah, “sosialisme”, ditentang oleh “sosialisme”; “sosialisme á la Arab”, ditentang oleh “sosialisme sejati”.

Di Indonesia ini ada yang mengira bahwa sosialisme itu akan terselenggara jika kita melakukan “indonesianisasi”. Ini jugalah sebetulnya yang dilakukan oleh Mesir. Menurut Ali Sabri, menteri Mesir yang tugasnya mendampingi presiden, di sana dilakukan apa yang disebutnya “arabisasi” atau bahkan “mesirisasi”. Bahwa “indonesianisasi”, saja belum berarti perbaikan, hal ini dapat diterangkan dari dua sudut. Pertama, siapa yang mengadakan “indonesianisasi” itu; Kedua, siapa orang-orang Indonesia yang ditugaskan menggantikan kedudukan-kedudukan orang-orang asing. Pasal siapa yang menugaskan, juga siapa yang ditugaskan ini, penting sekali.

Pada suatu hari diberitahukan kepada anggota-anggota parlemen kita, bahwa pada tanggal sekian jam sekian akan datang wakil-wakil dari BPM-Shell.Anggota-anggota parlemen sudah mengasah bahasa Inggrisnya, tahu-tahu yang muncul orang-orang berkulit sawo matang, bermata hitam, berambut hitam. Inilah “indonesianisasi” oleh BPM-Shell. Juga apabila yang menugaskan “indonesianisasi”; itu pihak Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia, belumlah tentu bahwa yang ditugaskan dalam “indonesianisasi”; itu orang-orang Indonesia yang patriotik dan cakap. Bukankah Presiden Sukarno berkali-kali mencanangkan tentang masih adanya orang-orang “blandis”, orang-orang yang hollands-denken, dan bukankah kita dalam masyarakat terkadang menjumpai orang-orang yang bahkan merasa “lebih Belanda daripada si Belanda? Ya, jika seandainya setiap “indonesianisasi”; sudah beres, tentulah Manipol tidak perlu menggariskan keharusannya retooling, dan tentulah Resopim tidak perlu menggariskan keharusannya membersihkan segala aparat dari “pencoleng-pencoleng”. Sosialisme bukanlah suatu sistem ekonomi semata. Dia suatu sistem sosial yang menyeluruh. Dia ya sistem ekonomi, ya sistem politik, ya sistem kultural, ya malahan system militer.

Dalam pidatonya 1 Juni 1945, yaitu “Lahirnja Pantja Sila” yang diucapkan tatkala kaum militer-fasis Jepang masih di Indonesia sini, Bung Karno-ketika itu belum Presiden RI-antara lain berkata: “Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik … tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”. Dalam pidato itu juga yang sangat saya anjurkan untuk dipelajari sungguh-sungguh oleh setiap manipolis, Bung Karno juga menganjurkan “cara yang tidak onverdraagzaam, yaitu dengan cara yang berkebudayaan!”

Apakah hakikat sosialisme di lapangan ekonomi, di lapangan politik kebudayaan?

Prinsip-prinsip sosialisme di lapangan ekonomi sudah saya bentangkan tadi, sekalipun secara cekak-aos. Bagaimana bisa ada “sosialisme”; yang pemilikan alat-alat produksinya tidak bersifat sosial, sedang UUD’45 pun menggariskan pada pasal 33-nya: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya”. Kalau dalam UUD’45 sudah demikian, apa pula dalam sosialisme nanti. Di lapangan politik sosialisme haruslah berarti kekuasaan politik di tangan rakyat, dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, kedaulatan rakyat yang bukan hanya semboyan, tetapi kenyataan. Mayoritas terbesar rakyat di negeri kita adalah kaum buruh dan kaum tani. Oleh sebab itu wajarlah apabila mereka, kaum buruh dan kaum tani itu, yang harus mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi urusan-urusan kenegaraan umumnya. Jika tidak ada ini, maka pastilah akan terjadi apa yang dikatakan Jean Jaures seperti yang dikutip oleh Bung Karno dalam pidato “Lahirnja Pantja Sila”,yaitu: “Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik, sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilemparkan ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”. Jika seperti yang dikatakan Jean Jaures dan Bung Karno ini masih terjadi, itu tandanya masyarakat masih berada dalam susunan kapitalis, betapa pun demokratisnya, dan belum berada dalam susunan sosialis! Manipol pun sudah menetapkan bahwa “Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan gotong royong, kekuasaan demokratis yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat”. Dalam mendefinisikan “seluruh kekuatan nasional” ini Manipol mengatakan: “
“Seluruh rakyat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai
kekuatan pokoknya. Jadi: kekuasaan gotong-royong… yang menjamin
terkonsentrasikannya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat…dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya.”
Argumentasi bagi garis Manipol ini bahkan sudah diberikan Bung Karno tujuhbelas tahun yang lalu dalam pidato yang saya tak jemu-jemu menyebutkannya, yaitu “Lahirnja Pantja Sila”, yang antara lain berbunyi: “Jikalau saya peras yang lima (Pancasila) menjadi tiga, dan tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong.’ Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!”. Demikianlah Bung Karno merumuskan cita-citanya. Tidaklah perlu saya berikan redenasinya, tentulah Sosialisme Indonesia di lapangan politik sedikitnya harus menjalankan asas Sukarno tentang kenegaraan ini.

Bagaimana Sosialisme Indonesia di lapangan kebudayaan? Ketika pemuda-pemuda revolusioner yang bekerja ilegal di jaman Jepang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mendatangi Sutan Sjahrir di hari-hari Agustus 1945, Sjahrir mengatakan bahwa Indonesia “belum matang” buat merdeka, bahwa “paling sedikit dibutuhkan lima tahun sampai rakyat Indonesia bisa merdeka”. Melihat keadaan yang belum baik sekarang ini, mungkin ada orang yang akan berkata, “Kalau begitu Sjahrir betul juga sudah enambelas tahun lebih kita merdeka, kita belum bisa membereskan ekonomi dan soal-soal lain”. Pikiran begini adalah pikiran berbahaya sekali! Sebelum kita bicarakan ekonomi beres atau tidak beres, pertama-tama dan di atas segala-galanya harus kita persoalkan: kalau Proklamasi 17 Agustus 1945 ditunda apakah sekarang ini akan ada Republik Indonesia! Saya tak tahu apa akan jadinya Indonesia ini dalam hal begitu, tetapi kalau pun tidak Jepang atau Belanda menjajah kita kembali, maka imperialis-imperialis lain seperti Inggris,Amerika, Pernacis, Belgia, Portugal dan Jerman Barat, kalau tidak salah satu dari mereka menjajah kita, semuanya menjajah kita bersama-sama. Sehingga, Indonesia ini merupakan suatu polikoloni, menjadi ajang penjajahan kolektif oleh kaum imperialis, mungkin langsung, mungkin pula
dengan bendera PBB seperti halnya di Korea Selatan atau Kongo sekarang. Bung Karno, dalam pidatonya ijinkanlah saya mengutipnya lagi “Lahirnja Pantja Sila”; berkata: “Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia Merdeka, telah mempunyai Dnieprpetrovsk, dam yang mahabesar di sungai Dniepr? Apa ia telah mempunyai redio-stasion, yang menyundul angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis?

Tidak, tuan-tuan yang terhormat!

Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-stasion, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan creche, baru mengadakan Dnieprpetrovsk! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan njelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka… apakah saudara-saudara (sekarang) akan menolak serta berkata; “Mangke rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka.!. Dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghiilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya”. Demikianlah Bung Karno tujuhbelas tahun yang lalu.

Sekarang, sudah ada plan buat memberantas butahuruf sampai tahun 1964, dan Manipol pun mengatakan bahwa “kita bergerak tidak karena ‘ideal’ saja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup meminum seni dan kultur – pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagiannya dan cabang-cabangnya”. Dan saya kira Presiden Sukarno tidak salah, bila beliau berkata kemudian dalam Manipol itu pula bahwa “perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang seratus prosen, bilamana masyarakat sudah tidak ada lagi kapitalisme dan imperialisme”, jadi, bilamana sudah terselenggara masyarakat sosialis.

Demikianlah “sosialisme”; yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, ”itu tidak mungkin berarti diingkarinya ciri-ciri umum sosialisme, seperti penghapusan pengisapan oleh manusia atas manusia, perbaikan nasib… 100% dsb. Mengingkari sifat-sifat khusus Sosialisme Indonesia berarti bahwa ia bukan sesuatu yang bersifat Indonesia; mengingkari sifat-sifat umum Sosialisme Indonesia berarti, bahwa ia bukan sosialisme sama sekali. Kekhususannya harus diintroduksikan, tetapi
keumuannya harus dipertahankan. Beginilah dan hanya beginilah kita bisa berbicara tentang Sosialisme Indonesia.

Apakah sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia itu terjamin akan tercapai? Ketua CC PKI dan Ketua Dewan Kurator UNRA, Bung Aidit, menerangkan bahwa perspektif Revolusi Indonesia tak mungkin lain daripada Sosialisme, “karena Revolusi Indonesia pada tingkat sekarang adalah ditandai oleh kebangunan sosialisme dunia dan kehancuran kapitalisme dunia”. Ini dinyatakan Bung Aidit dalam bukunya Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI), yang oleh ahli sejarah dan Kepala Arsip Negara, Drs. Moh. Ali dinamakan suatu buku sejarah modern Indonesia “yang tegas”. Tentang jaminan akan tercapainya perspektif
revolusi itu, Bung Aidit dalam bukunya tersebut menunjukkan, bahwa benar Revolusi Nasional-Demokratis akan menyingkirkan perintang-perintang bagi perkembangan kapitalisme, benar kapitalisme nasional sampai batas-batas tertentu akan berkembang, tetapi ini hanya satu segi dari masalahnya, sedang segi lainnya adalah bahwa akan ada juga “perkembangan faktor-faktor sosialis seperti pengaruh politik proletariat yang makin lama makin diakui kaum tani, intelegensia dan elemen-elemen burjuasi kecil lainnya; perusahaan-perusahaan negara dan koperasi-koperasi kaum tani, kaum kerajinan tangan, nelayan dan koperasi-koperasi rakyat pekerja lainnya.
Semua ini adalah faktor-faktor sosialis yang menjadi jaminan bahwa hari depan Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan Kapitalisme.

”Bagaimana sekarang menyelenggarakan sebaik-baiknya Sosialisme Indonesia itu?”. Dalam “Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana,”, yang berarti juga “Djarek”; dan “Membangun Dunia Kembali”, oleh MPRS telah disahkan sebagai pedoman pelaksanaan Manipol, Presiden Sukarno dengan keras mengritik di satu pihak golongan “evolusionis”, karena “teori yang demikian itu adalah salah”, dan pihak lain golongan “melompat”; atau “fasensprong”; karena “teori yang demikian itu pun tidak benar”. Saya menyokong kritik terhadap di satu pihak “evolusionisme”; dan di pihak lain “fasensprong” ini, karena yang pertama akan berarti penyelewengan ke kanan, oportunisme kanan atau reformisme, sedang yang kedua akan berarti penyelewengan ke kiri, oportunisme kiri atau radikalisme. Baik yang pertama maupun yang kedua akan membikin perjuangan mandek di jalan, sosialisme tidak tercapai dan revolusi gagal. “Evolusionisme”; berarti tidak mengganti sarana-sarana lama dengan sarana-sarana baru, berarti tidak menjebol kekuasaan lama dan mendirikan yang baru, berarti “sumonggo dawuh dan monggo kerso serta sendiko dalem alias menyerah-isme”. Perjuangan harus revolusioner, dan tidak evolusioner,tidak reformis “Fasensprong”; berarti melompati apa yang tidak boleh dilompati, yaitu fase revolusi nasional-demokratis, berarti memimpikan yang tidak-tidak, berarti antirealis, alias avonturisme.

Perjuangan harus obyektif dan tidak subyektif, tidak acak-acakan atau awur-awuran. Kita sekarang berada dalam fase revolusi nasional dan demokratis, artinya, revolusi melawan imperialisme dan melawan feodalisme. Fase revolusi ini tidak boleh kita takuti, dia harus kita tempuh. Perincian “Djarek” menegaskan: “Jelaslah, ada dua tujuan dan dua tahap Revolusi Indonesia: Pertama, tahap mencapai Indonesia yang merdeka penuh, bersih dari imperialisme-dan yang demokratis-bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan… Kedua, tahap mencapai Indonesia ber-Sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari exploitation del’homme par l’homme. Tahap ini hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnya. “Bisakah dipikirkan perumusan yang lebih gamblang daripada ini? Baiklah saya bahas tahap pertama, yang di satu pihak tak boleh ditakuti dan di pihak lain tak boleh dilompati itu. Mengapa sasaran revolusi kita sekarang imperialisme dan feodalisme? Ini mudah dipahami jika orang suka mengingat bahwa 20% dari wilayah tercinta kita, yaitu Irian Barat, masih diduduki kaum imperialis. Juga jika diingat bahwa sebagian penting dari perekonomian kita, terutama minyak, masih dikuasai oleh kapital imperialis BPM-Shell, Stanvac dan Caltex. Andaikata kapital imperialis sudah tidak ada lagi di Indonesia, tentulah Manipol tidak mengancam “semua modal Belanda, termasuk yang berada dalam perusahaan-perusahaan campuran, akan habis tamat riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia”. Andaikata kapital imperialis sudah tidak ada lagi di Indonesia, tentulah Manipol tidak mengancam modal monopoli asing yang bukan Belanda akan diperlakukan “sama dengan modal yang asalnya dari negeri Belanda”; artinya juga dibikin “habis tamat riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia. “Antievolusionisme” berarti harus melaksanakan ketentuan Manipol ini. Jika sebaliknya, jika ketentuan-ketentuan Manipol ini tidak dijalankan dan jika kita tidak membikin habis tamat riwayatnya kapital imperialisme asing di bumi Indonesia, maka kita sesungguhnya-sadar ataupun tak sadar-menjalankan evolusionisme, menjalankan reformisme atau oportunisme kanan, kita sesungguhnya menjadi takut kepada kemenangan revolusi!

Demikian yang mengenai imperialisme. Yang mengenai feodalisme pun demikian pula. Andaikata feodalisme sudah habis, tentulah tidak ada perlunya dibikin Undang-undang Bagi Hasil dan Undang-undang Pokok Agraria atau Undang-undang Landreform. Ya, andaikata feodalisme sudah habis, tentulah “Djarek” tidak menegaskan bahwa “Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi“, tentulah “Djarek” tidak menegaskan bahwa ”melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia, dan tentulah “Djarek” tidak menegaskan bahwa “tanah tidak boleh menjadi alat pengisap”; “Djarek” tidak hanya berhenti di sini. Seakan-akan khawatir kalau politik landreformnya tidak akan dituruti oleh golongan-golongan tertentu, maka Presiden Sukarno dalam “Djarek” itu juga menegaskan: ”Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan landreform, adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di Pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen”! Jelaslah, bahwa antievolusionisme harus berarti setuju dan melaksanakan landreform. Jika tidak setuju, dan tidak menjalankan landreform, maka disadari atau tidak orang sudah menjalani evolusionisme, reformisme atau oportunisme kanan, orang sudah takut kepada kemenangan revolusi. Pendeknya kita harus awas-awas terhadap orang-orang yang “revolusi yes, landreform no”, atau “revolusi okay”, “menghabisi riwayat kapitalis imperialis tunggu dulu”. Di Sumatera Utara agak sering terjadi orang-orang berangkat ke luar negeri, pulang memakai jubah dan kupiah haji, padahal dia tidak ke Mekkah, cuma ke Singapura… inilah yang di Medan disebut “lebai Singapura”-mereka lebai-lebai palsu. Begitulah tidak semua orang yang menyebut dirinya “revolusioner” adalah sesungguhnya revolusioner, ada juga revolusioner palsu, ada revolusioner gadungan!

Saya sudah menguraikan perkara “evolusionisme”; di dalam praktek. Bagaimana “fasensprong”; di dalam praktek? Fasensprong tidak mau tahu akan revolusi nasional dan demokratis. Fasensprong mau langsung ke sosialisme, sekalipun syarat-syarat untuknya belum tersedia. Fasensprong mengobrak-abrik pengusaha-pengusaha nasional dan pengusaha-pengusaha kecil, tetapi membiarkan pengusaha-pengusaha imperialis seperti BPM-Shell, Stanvac, Caltex dan Unilever. Mereka lebih hebat daripada “sosialisme dengan kemiskinan”; – mereka mau “sosialisme dengan imperialisme”! Terhadap masalah tanah, fasensprong tak mau ambil perduli terhadap
perlunya pemilikan perseorangan oleh kaum tani atas tanah: mereka mau langsung “pengkoperasian” pertanian, atau yang tak kalah seringnya, mereka mau “menasionalisasi tanah-tanah”. Jelaslah, bahwa fasensprong sebetulnya tak lain daripada sabotase terhadap revolusi.

Bagaimana hubungannya antara tingkat revolusi yang pertama dengan tingkat yang kedua? Bung Aidit dalam karyanya Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia menulis bahwa; ”Dua tingkat revolusi, yang demokratis dan yang sosialis (adalah) dua proses revolusioner yang berbeda dalam watak, tetapi yang satu dengan yang lainnya berhubungan. Tingkat pertama ialah persiapan yang diperlukan untuk tingkat kedua, dan tingkat kedua tidak mungkin sebelum tingkat pertama selesai”. Menyelesaikan “tingkat pertama”; bukan hanya berarti menyelesaikan tugas-tugas ekonominya yang pokok-pokok, terutama terhadap kapital imperialis dan monopoli tuan tanah atas tanah. Menyelesaikan “tingkat pertama”; harus berarti juga dikerjakannya hal-hal yang mendesak sekali seperti mempraktekkan dan bukan hanya menyerukan semboyan “merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional”. Jika penghasilan negara terutama didapat dari pajak-pajak, langsung maupun tak langsung, jika pajak-pajak yang sudah ada dinaikkan dan pajak-pajak baru diadakan, dan jika tarif-tarif transpor, telekomunikasi dsb. dinaikan, juga jika harga minyak, gula, dan lain-lainnya dinaikkan, dan jika sebaliknya perusahaan-perusahaan negara tidak memberikan sumbangan yang sepertinya kepada kas negara, apalagi jika karena belum diberantasnya yang dikatakan Presiden Sukarno dalam Manipol “syaitan korupsi”; dan “syaitan garuk kekayaan hantam kromo”, maka semua ini menandakan semboyan “merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional”; baru semboyan yang diserukan dan
belum semboyan yang dipraktekkan. Ketika memasuki tahun ke-2 Manipol, Presiden Sukarno berkata: “Kita harus dengan lebih tegap melangkah untuk secara konsekuen melaksanakan Manipol dan dalam tahun ke-2 Manipol Usdek ini kita harus sungguh-sungguh nanpakken soal retooling ini benar-benar”. Kita sekarang sudah berada di tahun ke-3 Manipol, tahun batas bagi pelaksaan triprogram kabinet, bagi kabinet sendiri, bagi keadaan bahaya juga. Jika dalam tahun ke-2 Presiden Sukarno sudah begitu menekankan mutlaknya melaksanakan secara konsekuen Manipol dan nampakken soal retooling benar-benar,”apalagi sekarang di tahun ke-3 Manipol ini! Beberapa patah kata tentang Pancasila. Harus jelas bagi siapa pun, bahwa Pancasila itu sesuatu keutuhan integral yang tidak boleh direnggut-renggut satu-satu silanya dari sila-sila lainnya, dan bahwa Pancasila itu alat pemersatu. Jika Pancasila direnggut-renggut, maka bisa nanti atas nama “Kebangsaan”; misalnya orang menentang “Ketuhanan Yang Mahaesa”; atau “Kemerdekaan Beragama”; misalnya orang menentang “Kedaulatan Rakyat”; atau “Demokrasi Sosialisme di mana pun di dunia menjamin kemerdekaan beragama”.

Sosialisme Indonesia tak terkecuali. Sdr. KDH Sudjarwo dengan tepat menganjurkan “Pancasila” secara ilmiah setaraf dengan interpretasi penciptanya,”; yaitu Bung Karno. Memang kalau kita bertolak dari “Lahirnja Pantja Sila”, pidato 1 Juni 1945 Bung Karno yang sudah banyak saya kutip itu, dalam mebicarakan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”; Bung Karno menekankan “hormat-menghormati satu sama lain”, “yang berkeadaban”, “yang berkebudayaan”; “yang tidak onverdraagzaam”, dan dengan tegas beliau kemudian berkata: “Segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya”; UUD’45 dalam pasal
29 yang mengenai “Ketuhanan Yang Mahaesa”; menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”. Dalam “Djarek”, Presiden Sukarno menggasak “hantu kebencian”, membela “toleransi politik”; Dan dalam “Membangun Dunia Kembali”; atau pidato PBB-nya yang terkenal itu, Presiden Sukarno menerangkan bahwa sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”; dalam Pancasila berarti: “hak untuk percaya”, bukan kewajiban untuk percaya kepada Tuhan, dan berkatalah Presiden: “Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama: ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Budha dan ada yang tidak menganut sesuatu agama”. Kemudian Presiden menunjukkan bahwa “bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun; diliputi oleh “toleransi”.

Pernyataan Presiden ini tepat sekali, karena sesungguhnya “yang tidak menganut sesuatu agama”; atau “yang tidak percaya kepada Tuhan pun”; adalah bangsa Inndonesia-mereka rakyat Indonesia. Dan tentulah kita semua belum lupa pada canang yang dipukul Presiden dalam “Resopim”, bahwa Pancasila adalah alat pemersatu, bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan alat pemecah-belah, dan bahwa barang siapa menjadikan Pancasila alat pemecah-belah, sesungguhnya dia itu-dalam istilah Presiden Sukarno sendiri “sinting”

Sampailah saya sekarang pada alat yang terpenting, yang terbaik, dan yang satu-satunya untuk menyelenggarakan Sosialisme Indonesia melalui penyelesaian fase pertama, fase revolusi nasional-demokratis, yaitu persatuan nasional. Persatuan nasional ini dengan Nasakom sebagai porosnya, bukan hanya sesuatu yang sudah resmi dan maka itu harus dituruti mutlak oleh setiap warganegara dari golongan politik maupun karya, sipil maupun militer, tetapi dia pun syarat yang tak boleh tidak jika kita mau menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi ’45 dengan perbuatan dan tidak dengan lipservice atau lamis-lamis bibir saja. Presiden Sukarno mengatakan dalam “Resopim”; bahwa menolak Nasakom berarti bertentangan dengan UUD’45, dan dalam “Djarek”; beliau berpesan, “Bangsa” kita harus menggembleng dan menggempurkan persatuan dari segala kekuatan-kekuatan revolusioner, – menggembleng dan menggempurkan de samenbundeling van alle revolutionaire krachten in de natie.

Demikianlah secara pokok-pokok Sosialisme Indonesia-ilmu dan amalnya: ilmu dan amal pengakhiran pengisapan oleh manusia atas manusia. Saya
anjurkan kepada para siswa UNRA dan para peminat lainnya yang mau memperdalam soalnya-supaya mempelajari buku Bung Aidit, Sosialisme Indonesia dan Syarat-syarat Pelaksanaannya.

Penegasan saya sebagai kesimpulan:
Tanpa Persatuan Nasional dengan kaum buruh dan tani sebagai kekuatan pokoknya dan Nasakom sebagai porosnya, takkan ada pelaksanaan Manipol secara konsekuen, sedang tanpa pelaksanaan Manipol secara konsekuen, takkan ada Sosialisme Indonesia.

~ Comrade Nyoto ~


D.N. Aidit, Di Antara Dua Buku yang Berseberangan


Aidit Murad Aidit menuangkan kesaksiannya terhadap sang kakak dalam buku Aidit Sang Legenda. Ia melukiskan Achmad Aidit alias Dipa Nusantara Aidit sebagai aktivis yang habis-habisan membesarkan partai palu arit. Begitu sibuknya, Aidit kurang memperhatikan segala kesulitan yang ia hadapi. ”Bang Amat,” begitu Murad memanggil Aidit, ”adalah kakak yang sungguh tak dapat diharapkan.”

Ia mencontohkan saat meminta uang biaya pernikahan, ia sama sekali tak diberi. Tapi, pada saat yang lain, rasa kesal dan benci kepada Bang Amat tandas ketika Murad tergolek lemah akibat TBC. Dokter memberi Murad obat TBC terbaru dari Swiss, yang belum beredar di Indonesia. Adalah Aidit yang mendapatkan obat itu, mengandalkan jaringan pertemanannya di luar negeri. Cerita pun mengalir. Aidit kali ini disebut sebagai kakak yang sempurna.

Inilah sepenggal kisah haru-biru hubungan kakak-beradik yang ditulis dalam buku 264 halaman yang terbit dua tahun lalu. Tak cuma Murad. Sobron Aidit, adik sepupu Aidit, juga menulis beberapa buku. Begitu pula Ibarruri, putri tertuanya. Iba menyebut sang ayah dalam buku Ibarruri Putri Alam yang terbit tahun lalu sebagai ”manusia yang paling kucintai”.

Buku-buku dari lingkaran terdalam keluarga Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia itu tak mungkin bisa kita baca sepuluh tahun lalu. Kendati sudah mulai ditulis belasan tahun lalu, buku-buku itu hanya teronggok di laci penulis. Kini, di era reformasi, kata sejarawan Asvi Warman Adam, ”Kita bisa lebih mengenal sosok Aidit dari sudut pandang personal.”

Ketika mendengar berita kepastian tewasnya sang Ayah, misalnya, Iba menuliskan, ”Di masa aku remaja, aku tiba-tiba kehilangan manusia yang paling kucintai, kukagumi, yang menjadi teladan dalam cita-cita.” Ibarruri adalah nama pemberian Aidit yang diambil dari nama pemimpin gerakan Komunis Internasional asal Spanyol, Dolores Ibarruri. Dolores terkenal dengan aksi menentang diktator Spanyol, Jenderal Franco.

Meski memuji setinggi langit sang ayah, Iba menyebut Aidit sebagai ayah yang tak mengerti merawat anak. Suatu kali di masa kecil, ia pernah menangis. Aidit yang tak tahu kenapa anaknya menangis terus memberi minum hingga perutnya kembung.

Sejak Soeharto tumbang, buku-buku yang berusaha ”membersihkan” sosok Aidit bebas beredar. Tak hanya tulisan saudara dan anak—yang jelas lebih banyak memunculkan sosok manusia Aidit dan dibumbui emosi karena kedekatan pada sang tokoh—tapi juga penulis atau peneliti yang tak ada hubungan apa pun dengan Aidit. Buku Menolak Menyerah; Menyingkap Tabir Keluarga Aidit (2005) karya Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah boleh dikelompokkan dalam buku yang tak boleh terbit di masa Orde Baru.

Dalam buku itu, tak ada kesan dalang pembunuhan kejam dan bengis—sifat yang tertanam pada sebagian besar benak orang Indonesia karena dijejali buku-buku sejarah yang memojokkan Aidit—pada sosok politisi yang dikenal dekat dengan Soekarno ini. Buku tersebut bahkan memuat informasi bahwa Aidit terkucilkan dari peristiwa besar G30S/PKI. ”Yang terjadi adalah peristiwa di luar skenario Aidit,” tulis Budi dan Yani. ”Terjadi penyingkiran ke Halim, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi.”

Kebanyakan buku yang terbit di era Orde Baru memperkenalkan Aidit sebagai sosok yang pantas dimusnahkan. Buku Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G30S/PKI yang ditulis Todiruan Dydo pada 1989 menyebut Aidit sebagai pemimpin partai licik dan oportunis yang khawatir Angkatan Darat akan berkuasa setelah Soekarno meninggal. Maka Aidit meniupkan isu adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Aidit pula yang memerintahkan penangkapan para jenderal.

Buku ini menyebut Aidit sebagai sosok yang amat dekat dengan Soekarno, dan memanfaatkan kedekatan itu untuk kepentingannya sendiri. Aidit dituding sebagai orang yang selalu menjelek-jelekkan tentara di hadapan Soekarno. Ia bahkan dituding sebagai sosok yang menyaring informasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Ketika itu, Presiden tidak bisa mengandalkan informasi intelijen karena dalam kalangan tentara sendiri terjadi kesimpang-siuran akibat penyusupan orang-orang PKI.

Aidit adalah dalang G30S/PKI. Demikian buku kontroversial Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai yang dikarang Soegiarso Soerojo pada 1988. Dituliskan bahwa Aidit sebenarnya baru akan merencanakan kudeta pada 1970. Namun dokumen yang berisi instruksi agar seluruh pimpinan PKI bersiap memuluskan rencana itu bocor. ”Seperti disambar geledek di siang bolong, D.N. Aidit yang ketahuan belangnya menjadi sangat marah,” tulis Soegiarso. Inilah yang membuat Aidit mempercepat kudeta menjadi 1965.

Soetopo Soetanto dalam kumpulan tulisan Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis menyebutkan kelihaian Aidit memanfaatkan tentara untuk membunuh para jenderalnya sendiri. ” Bahwa cara kerja PKI harus konspiratif,” demikian buku ini mengutip konstitusi PKI yang merupakan ide Aidit. Pemimpin Politbiro PKI ini pun memerintahkan infiltrasi ke tubuh militer. Para tentara yang sebelumnya memiliki latar belakang PKI didekati dan dipakai untuk melancarkan kudeta 1965.

Dalam Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia, Aidit digambarkan sebagai sosok yang anti-Tuhan. Koran-koran berhaluan komunis memproklamasikan Pancasila tanpa sila pertama. ”Juga dalam kesempatan berpidato di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi 1964, D.N. Aidit berkata bahwa sosialisme, kalau sudah tercapai di Indonesia, maka Pancasila tak lagi dibutuhkan sebagai alat pemersatu,” begitu tertulis dalam buku keluaran Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Jakarta.

Tribuana Said dan D.S. Moeljanto dalam Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap Gerakan PKI menceritakan buntut panjang pidato Aidit itu. Pers pun terbelah, berbagai golongan mengecam Aidit. Pro-kontra berakhir setelah Wakil Perdana Menteri Chaerul Saleh memerintahkan semua pihak menghentikan polemik pidato tersebut. Aidit pun sempat mengatakan bahwa pidatonya dipelintir harian Revolusioner, padahal ia tidak bermaksud mengatakan bahwa Pancasila tak lagi diperlukan.

Ini tak jauh berbeda dengan buku-buku pelajaran sekolah yang memuat versi pemerintah Orde Baru. Buku Sejarah Nasional Indonesia, misalnya, jelas-jelas menyebut PKI dan Aidit sebagai dalang tunggal peristiwa 1965. Buku yang antara lain dikarang oleh Nugroho Notosusanto itu menuai kontroversi karena menghujat Soekarno dan menyanjung Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Di buku itu, juga buku-buku pelajaran lain, digambarkan sosok Aidit yang kejam, bengis, dan tak percaya pada Tuhan alias ateis.

Dalam suatu kesempatan, Aidit mengemukakan prinsip dan pilihan hidupnya kepada Murad. ”Kau tahu, aku memang tidak akan menjadi pahlawan keluarga. Pahlawan keluarga itu terlalu sederhana dan amat egois. Kita harus menjadi pahlawan bangsa.” Kita tahu, ucapan Aidit ini tak berujung sebagaimana yang ia harapkan. Ia tak akan pernah tercatat sebagai pahlawan.

Sumber: TEMPO, No. 32/XXXVI/01-07 Oktober 2007, “Buku-buku Soal D.N. Aidit: Setelah Keluar dari Laci Penulis”


Membincang Kekerasan Dalam Beragama; Merasa Diri Paling Benar??


“Orang takwa sejati tidak pernah menggunakan agama sebagai sebab perpecahan. Orang takwa percaya bahwa agama adalah wahana mempertemukan ummat manusia. Kalau ada orang suka mempertentangkan ajaran agama, apalagi sesama agama ia pasti belum sampai derajat takwa. Sama halnya orang yg mencari perbedaan dan sangat sensitif melihat perbedaan lalu menggunakannya untuk memecah belah ummat. Orang seperti ini belum sampai derajat takwa. Orang yg takwa adalah toleran pada orang seagama dan pada pemeluk agama lain (Jalaluddin Rakhmat 2008)”

Kekerasan atas nama agama masih –bahkan semakin- marak di negeri ini. Padahal, terlepas dari berbagai kontroversi yang mengitari sebuah isu, khususnya isu-isu keagamaan, maka kekerasan sama sekali tak diperbolehkan menjadi sarana untuk menyelesaikan kontroversi atau pun masalah umat. Sebab, metode penyelesaian masalah dengan jalur kekerasan bukan tuntunan dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Salah satu isu yang biasanya dianggap menjadi pemicu konflik antar umat beragama yakni isu perbedaan ajaran dan pandangan, baik antara umat beragama atau antar sesama Muslim. Isu kerukunan umat beragama di Indonesia masih didominasi masalah kekerasan yang melibatkan agama. Meski disetiap negara bercorak plural seperti Indonesia boleh dibilang wajar mengalami benturan atau ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, akantetapi dalam kasus kekerasan yang terjadi menurut studi tidaklah wajar. Ketidakwajaran itu ditenggarai oleh kejadian yang berulang-ulang sehingga muncul indikasi pemerintah seolah diam saja dalam melihat masalah tersebut. ada dua hal penting yang memboncengi tindak kekerasan yang terjadi, yakni soal keberadaan rumah ibadah dan adanya pembatalan acara yang diinisiatifkan lembaga-lembaga seperti LGBT ((Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Munculnya dualisme pendapat resmi dan tidak resmi yang mengakibatkan pendapat resmi dianjurkan dan yang tidak resmi disingkirkan memang terjadi pada semua agama. Tapi yang ingin saya tanyakan secara spesifik, kenapa itu terjadi dalam agama Islam?

Pertanyaan “mengapa” itu, mungkin butuh jawaban panjang. Namun marilah kita mencoba mencari jawaban yang pendek. Saya kira, ini berkaitan dengan sebuah sikap yang oleh Nabi selalu ditegur. Yaitu, sikap merasa diri yang paling benar. Karena merasa paling benar, maka pendapat-pendapat yang bertentangan dengannya dianggap salah. Karena salah, secara agama harus dihancurkan. Istilah agama menyebut kesalahan itu bâthil. Sementara, doktrin agama menyebutkan adanya pertarungan antara haq dengan bâthil seperti disinyalir Alquran:“Wa qul jâ’a al-haq wa zahaqa al-bhâtil inna al-bhâtil kâna zahûqa” (dan katakanlah: “kebenaran telah datang, dan kebatilan akan sirna. Sesungguhnya kebatilan itu akan (selalu) sirna). Ironisnya, tidak jarang yang dianggap benar adalah pendapat pribadi dia. Pendapat dia dianggap satu-satunya kebenaran.

Pak Alwi Shihab sempat menyampaikan, bahwa salah satu penyebab terjadinya legalisme dalam Islam adalah kecenderungan untuk mengangkat pendapat kita yang sangat manusiawi menjadi sangat Ilahi. Sebetulnya, terkadang yang ada hanya pendapat kita tentang Alquran dan hadits, tapi lantas kita malah berpendapat itulah Alquran dan hadits sebenar-benarnya. Kalau orang seperti ini –misalnya—berbeda pendapat dengan saya, maka saya diklaim bertentangan dengan Alquran dan hadits. Padahal tak jarang itu hanya pendapat mereka tentang Alquran dan hadits. Kasusnya sama seperti pendapat orang yang menganggap perlunya mendirikan negara berdasar syariat Islam. Di situ, syariat dianggap sangat divine (sangat Ilahi). Padahal, yang kita sebut syariat mungkin sembilan puluh persen sangat manusiawi. Artinya, syariat adalah pemahaman kita tentang syariat itu sendiri.

Sebagai contoh, adalah debat tentang pemberlakuan syariat Islam. “Syariat Islam yang mana yang akan diterapkan di sini?” Sebab, syariat Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang kita anut: apakah syariat Islam ala Taliban, ala PAS di Malaysia, ala NAD di Aceh, Arab Saudi atau Iran? Jadi, penafsiran tentang itu berbeda-beda. Di situ, saya hanya ingin menyadarkan, bahwa apa yang kita sebut syariat, kebanyakan lebih manusia ketimbang yang ilahi. Malangnya, terkadang yang manusiawi itu sudah dianggap ilahi. Bila suatu pendapat sudah kita anggap sakral dan paling benar, maka setiap orang yang bertentangan dengan kita akan kita hancurkan karena dianggap bagian kebatilan.

Quote: 

“If people knew their own religion, how tolerant they would become, and how from any grudge againts the religion of others.”


Harapan adalah perlawanan terhadap ketidakmungkinan


English: Red star, symbol of the Socialist Par...

English: Red star, symbol of the Socialist Party of Indonesia Esperanto: Ruĝa stelo, simbolo de la Socialista Partio de Indonezio Bahasa Indonesia: Bintang merah, simbol Partai Sosialis Indonesia Nederlands: Rode ster, symbool van de Socialistische Partij van Indonesië (Photo credit: Wikipedia)


[dibawah ini adalah catatan pinggir goenawan mohamad, yang paling saya sukai, membangkitkan harapan.bagi teman-teman yang belum pernah membaca…bacalah, ini merupakan perlawanan terhadap ketidakmungkinan]

Mikro politik

goenawan mohamad

[dimuat di kolom catatan pinggir~Majalah Tempo Edisi. 20/XXXVII/07 – 13 Juli 2008~]

 

Soal paling serius dalam politik hari ini adalah harapan.

Haruskah kita terus berjuang dalam politik untuk perubahan, ketika hampir semua hal sudah diucapkan secara terbuka, tapi Indonesia hanya berubah beberapa senti? Atau begitukah nasib dunia: sejarah adalah repetisi kesalahan yang tak kita sadari? Atau sejarah sebenarnya tak punya tujuan, apa pun yang dikatakan Hegel dan Marx?

Rahman Tolleng kini 70 tahun: ia mungkin tak akan menjawab pertanyaan di atas. Tapi ia saksi yang bisa menunjukkan, kalaupun sejarah hanya sebuah cerita acak-acakan, tak berarti ia sia-sia. Kalaupun akal budi tak kunjung menang, seperti dicitakan Hegel, tak berarti manusia takluk. Kalaupun kebebasan tak berhasil terbentang penuh di dunia, seperti diperhitungkan Marx, tak berarti ia tak layak diperjuangkan.

Entah mengapa, selalu ada orang-orang yang bersedia bekerja untuk menjaga agar sejarah, yang tujuannya tak jelas, tak bergerak jadi arus yang berakhir dengan pembinasaan—khususnya pembinasaan mereka yang tak berdaya.

Pada 1 Juni yang lalu saya bertemu Rahman Tolleng di halaman depan Galeri Nasional, Jakarta. Orang-orang, termasuk anak-anak, berkumpul di sana. Mereka menghindar dari Taman Monumen Nasional, setelah sejumlah orang dari mereka yang sedang akan memeriahkan Hari Lahir Pancasila diserbu dan dipukuli sampai berdarah-darah oleh sepasukan orang seakan-akan hendak menunjukkan, ”Kami Islam, sebab itu Kami berhak memukul!”

Hari itu Rahman di tengah orang-orang yang dipukuli itu. Ia tak kelihatan letih. Ini tahun 2008. Saya coba mengingat, kapan saya bertemu pertama kali dengan dia. Mungkin pada 1962. Seingat saya, ia muncul di halaman sebuah hotel besar di Bandung yang lampunya hanya setengah menerangi ruang. Kami diperkenalkan oleh seorang teman. Saya mahasiswa baru dari Jakarta. Ia sudah aktivis terkemuka Gerakan Mahasiswa Sosialis di Bandung. Tahun-tahun itu ia harus setengah bersembunyi—terutama karena ia tak mau dibungkam. GMSOS organisasi yang dekat rapat dengan Partai Sosialis Indonesia yang dilarang Presiden Soekarno. Para pemimpinnya dipenjarakan.

Setelah itu saya jarang sekali melihatnya. Beberapa orang teman, antara lain Soe Hok Gie (ia juga aktivis GMSOS), memberi tahu saya bahwa Rahman terus menghimpun dan memproduksi tulisan yang diam-diam diedarkan dan didiskusikan di antara mahasiswa di Bandung. Ketika pada 1966 mahasiswa di Bandung dan Jakarta turun ke jalan, mengguncang ”demokrasi terpimpin” yang melahirkan otokrasi, Rahman tak lagi besembunyi. Ia memimpin mingguan Mahasiswa Indonesia.

Dari sini pula saya menduga apa gerangan yang menyebabkan ia bergerak, menulis, membentuk kelompok. Politik, baginya, adalah sebuah tugas.

Tapi itu tugas yang murung, agaknya. Seperti tiap orang segenerasinya, Rahman Tolleng tahu yang terjadi pada 1908 sampai 2008: gerakan antikolonial yang terkadang menyempit jadi xenofobia, revolusi yang meletus dan segera jadi Negara yang mau mengendalikan segala hal, perubahan yang berakhir jadi teror, reformasi yang melambungkan harapan tapi segera kelihatan betapa terbatas jangkauannya. Adakah harapan?

Setelah 1998, kita berusaha percaya bahwa demokrasi konstitusional, dengan parlemen yang dipilih, adalah jalan perbaikan yang pantas dan rendah hati. Radikalisme hanya bagus buat pidato.

Tapi kini perangai partai-partai politik mirip tikus besar-kecil yang merusak padi di sawah kita. Atau, lebih buruk lagi, mirip ”vampir”, seperti kata editorial Media Indonesia, pelesit yang menghisap darah dari tubuh demokrasi.

Kini parlemen, pengadilan, polisi, kejaksaan, dan media nyaris jadi sederet bordello, di mana si kaya bisa membeli sukma dan raga manusia. Kini suara rakyat yang diberikan kepada sang presiden seakan-akan sia-sia: sang presiden tetap tak yakin dan terus-menerus menunggu mandat. Kini para mahasiswa mencoba mengulang heroisme angkatan sebelumnya, seakan-akan sejarah bisa diulangi. Di manakah harapan?

Tapi siapa yang menggantungkan politik pada harapan lupa bahwa harapan tak pernah datang sebelum perbuatan. Siapa yang menggantungkan politik pada harapan akhirnya hanya akan terpekur, karena harapan selalu samar. Atau sebaliknya, ia akan membuat harapan sebuah obat yang serba mujarab, dan membikin agenda melambung-lambung.

Dengan modal harapan semacam itu, politik justru akan mati—”politik” dalam arti the political: gerak dan gairah melawan kebekuan yang represif.

Saya melihat ke Rahman Tolleng: politik adalah tugas, sering murung karena fana tapi juga tak terhingga. Saya ingat anjuran Alain Badiou: ”Dalam politik, mari kita berusaha jadi orang militan dari aksi yang terbatas”. Kita tahu dunia tak akan jadi surga; hanya di surga kita bisa tahu apa yang akan kita capai. Tapi sebab itu kita tak bisa berhenti.

Bukan karena kita Sisiphus yang perkasa. Kita bukan si setengah dewa yang dengan gagah menanggungkan hukuman itu: mengangkut batu besar ke puncak gunung, dan segera sesudah itu akan menggelundung kembali. Kita hanya makhluk yang dituntut, dipanggil, terus-menerus oleh sesuatu yang tiap saat menyatakan diri berharga. Dalam hal ini, berharga bagi harkat liyan, bagi liyan yang juga sesama. Simon Critchley menyebut sesuatu yang ”infinitely demanding”, dan saya kira dengan itulah politik adalah ”ethik” dalam perbuatan.

Di situlah ”mikropolitik” punya makna: ia ”militansi dari aksi yang terbatas”. Ia bukan rencana mengubah semesta berdasarkan wajah sendiri. Tapi ia tak takut kepada yang mustahil.

Dan harapan? Mungkin bukan itu soalnya. Politik bisa dengan harapan, bisa tidak. Sebab ia perlawanan yang membuat hidup kita—di sebuah tempat, di suatu waktu, bersama yang lain—tak sia-sia. Juga pada usia 70.